Sorong, PBD (OikoNews)-Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan Rapat Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Daya hari kedua, Jumat (16/5), membahas terkait desk data yakni data kemiskinan, data stunting, data pengangguran, data pertumbuhan ekonomi serta data orang asli Papua (OAP).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya, Rahman, S.STP.,M.Si menegaskan data menjadi sangat penting. Karena itu, pada Musrenbang hari kedua pembahasan lebih fokus penyamaan data provinsi dan kabupaten kota.
“Hari ini kita melakukan desk data otonomi khusus . Kita juga sudah mempunyai rencana induk percepatan pembangunan Papua. Sehingga saya tadi highlight (menyorot) pada 8 indikator yang harus menjadi perhatian kita dalam rangka berbicara Otsus ini,” kata Rahman kepada awak media, Jumat.
Rahman mengatakan, berbicara soal Otsus maka bicara menyangkut Papua sehat, Papua cerdas dan Papua produktif.
“Supaya program dan kegiatan yang kita susun ini arahnya harus menuju ke sana. Jangan dia membias-lari ke tempat lain, karena percuma evos kita habis, tenaga kita habis, uang kita habis tapi target indikatornya tidak tercapai,” tukas dia.
“Makanya dalam desk data ini akan ada kesepakatan untuk pendataan orang asli Papua baik itu oleh provinsi maupun kabupaten kota. Kenapa demikian, karena RAP Otsus akan diverifikasi oleh kami di provinsi . Kalau dalam RAP itu tidak ada program atau kegiatan terkait OAP kami akan tolak . Harus ada komponen pendataan orang asli Papua,”katanya lebih lanjut.
Dikatakan pada desk data nantinya disepakati bersama tentang metodenya. “Supaya metodenya kita sama baik kabupaten kota itu musti sama datanya. Jangan kabupaten Sorong Selatan lain, Maybrat lain. Tidak. Itu harus sama metodenya. Sehingga data ini kita semua bisa pakai. Provinsi bisa pakai, kabupaten kota bisa pakai. Supaya kalau ditanya kita satu bahasa, jangan kalau ditanya kabupaten jawab lain provinsi jawab lain,”kata Rahman memastikan.
Ditambahkan bahwa ketika ada kesamaan data maka semua ada dalam forum satu data dan Dinas Kominfo sebagai walidata sedangkan Bappeda koordinatornya.(*)
