Sorong (Oikonews)-Sebanyak 643 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya menggelar aksi demo damai di halaman Kantor Gubernur termuda itu guna menyampaikan aspirasi terkait hak-hak mereka yang belum dibayar, Selasa (4/4).
Sepintas terpantau media ini, para aksi dikawal ketat satuan polisi dari Polresta Sorong kemudian beriringan sambil berorasi menuju Kantor Gubernur Papua Barat Daya untuk menyampaikan sejumlah aspirasi.
Berbagai spanduk dengan tulisan “kami guru PPPK buka ilegal, kami bekerja untuk mencerdaskan bangsa, tetapi balasan terhadap hak-hak kami seola-olah tidak diperhitungkan,”
Peserta aksi, Sandra yang mengabdi SMK Negeri Kota Sorong menjelaskan dari 643 guru PPPK terdapat 24 guru yang belum dibayar ketika SK dikeluarkan sejak Mei 2022.
“Jika mengikuti TMT berarti dari Mei 2022 gaji kami sudah harus keluar,” ungkapnya.
Sementara 615 orang guru PPPK, sebutnya sudah menerima gaji hingga Desember 2022.
“Kami yang mendapatkan SK pada Mei 2022 hingga saat ini belum terima gaji,” jelasnya.
Diakui bahwa persoalan ini muncul ketika peralihan status guru PPPK dari Provinsi Papua Barat ke Provinsi Papua Barat Daya.
Kendatipun tak dibayar sejak Mei 2022 hingga saat ini, tugas dan tanggung jawab sebagai guru tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Terkadang mesti menguras tenaga, namun berpatokan pada janji profesi dan tanggung jawab moral untuk mencerdasakan bangsa, mereka kemudian mengesampingkan persoalan itu demi tugas mulia.
“Kita tetap menjalankan tugas sebagai guru dan mengajat seperti biasa sambil menunggu,” ungkapnya.
Seorang guru PPPK yang mengajar salah satu SMA di pedalaman Kabupaten Sorong, Taufik Saldi menerangakan mengaku prihatin dengan kondisi ketidakpastian pembayaran gaji PPPK ini.
“Sampai saat ini haji kita belum terbayarkan sejak Januari 2023-April 2023,” sebut dia.
Pihaknya berkomitmen untuk terus menunggu sampai hak-hak guru PPPK terbayarkan sehingga bisa nantinya menjawab ketuhan para guru yang selama ini terbengkalai.
“Kita akan tetap menunggu sampai hak kita terbayarkan secara penuh,” ungka dia.
