Sorong,(Oikonews)- Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk pertama kalinya mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), yakni musrenbang Otonomi Khusus tahun 2024 dan Musrenbang daerah RKPD 2024 di Hotel Vega Sorong, Senin (4/04).
Musrenbang diikuti Pemerintah daerah kabupaten kota yang menjadi daerah bawahan Provinsi Papua Barat Daya.
Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad kepada wartawan, menjelaskan, bahwa musrenbang tersebut guna merencanakan pembangunan Papua Barat Daya tahun 2024, baik penggunaan APBD maupun Otsus. Musa’ad mengatakan, sebagai pemerintahan baru harus meletakan fondasi yang kuat bagi Provinsi Papua Barat Daya yang baru berusia lima bulan ini.
“Ada empat hal yang dibuat, pertama penataan infrastruktur pemerintahan. Kedua harus memastikan fungsi birokrasi berjalan sebagaimana mestinya, ketiga harmoni sosial yaitu bagaimana memastikan konsolidasi pemerintahan dengan baik. Bahwa semua elemen masyarakat harus merasa memiliki provinsi ini, dimana masyarakat berpartisipasi untuk memastikan program-program provinsi bisa dijalankan secara efektif,”kata Musa’ad.
Dan yang keempat, kata Gubernur , pembangunan ekonomi eksklusif. Dimana ia berharap adanya provinsi ini bisa memacu atau mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, tetapi juga perekonomian berskala besar.
“Karena di provinsi kita ada KEK (kawasan ekonomi) sehingga bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi kita,”ujarnya.
Menurut Pj Gubernur, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tetap mengedepankan aspek sustainable government (pemerintahan berkelanjutan),
pembangunan ekonomi inklusif (mengajak, mengikutsertakan masyarakat), serta ekonomi ramah lingkungan. “ Disamping itu empat hal tadi, juga menjadi perhatian kita adalah bidang pendidikan, bidang kesehatan, perekonomian dan infrastruktur,”kata dia.
Ia menyebut ada tiga misi Papua Barat Daya yaitu Papua Barat Daya sehat, Papua Barat Daya cerdas, dan Papua Barat Daya produktif.
Gubernur Musa’ad akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh arahan Presiden yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu bagaimana menekan kemiskinan extrim, memastikan IPM ditingkatkan, menekan angka pengangguran, serta meminimalisir ketimpangan. Baik ketimpangan antar kabupaten maupun ketimpangan antar masyarakat.
“Empat hal ini tentu menjadi perhatian kita. Dan lebih fokus lagi kemiskinan extrim, stunting, pengendalian inflasi,”pungkasnya.
APBD, menurut Musa’ad, hanya merupakan stimulus, sebagai perangsang pertumbuhan. Karena itu pemerintah harus memberikan ruang investasi.
“Kita sudah mempunyai instrument yaitu KEK sehingga mari mengkampanyekan supaya investor bisa datang berinvestasi di Provinsi ini. Kita akan membuat yang nama Papua Barat Daya Invesman yaitu sebuah acara yang menarik para investor masuk ke Papua Barat Daya,”tandas Gubernur.
“KEK ini kita diberikan worning sampai bulan Desember jika tidak mencapai target maka ijin atau SK akan dicabut oleh Pemerintah pusat.
Untuk itu saya mengajak semua pihak terutama para bupati dan wali kota dan juga BUMN, BUMD dan lembaga lainnya untuk mari kita bersinergi menarik investor masuk, supaya bisa memenuhi target KEK,”himbau Musa’ad seraya menyatakan adanya KEK memberikan banyak manfaat, salah satunya terbuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat pencari di Papua Barat Daya.
Untuk diketahui, Musrenbang Papua Barat Daya akan berlangsung selama tiga hari. Pembukaan Musrenbang tersebut dihadiri Staf Khusus Kemendagri Bidang Pembangunan Desa dan Perbatasan Dr. Hairuddin Hasibuan,SH.M.Hum, utusan Bappenas, serta dihadiri para bupati/ walikota sePapua Barat Daya yakni PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso, PJ Wali Kota Sorong George Yarangga, Bupati Sorong Selatan Samsuddin Angiluli, PJ Bupati Tambrauw Engel Kocu. Sementara berhalangan hadir Bupati Raja Ampat dan PJ Bupati Maybrat.
