DPRK Tambrauw Desak Pemkab Segera Beri “Kejelasan” Terkait Nasib Honda 

Tambrauw,PBD (OikoNews)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya(PBD) harus segera memperjelas status Honorer daerah (Honda) kabupaten itu . Ketua Komisi 1 DPR Kabupaten Tambrauw, David Sedik turut prihatin terhadap nasib ratusan honorer di wilayah itu yang sekarang belum ada kepastian.

Dia mendesak pemerintah daerah kabupaten Tambrauw secepatnya memberikan kepastian kepada para honorer yang telah diproses sejak tahun 2021, namun sampai dengan saat ini belum dikeluarkan  SK pengangkatannya.

“Intinya untuk Honda Tambrauw, pemerintah daerah harus memperjelas status mereka, dari tahun 2021 hingga saat ini. Apalagi saat ini ada penerimaan bagi provinsi maupun pusat.  Teman-teman yang sudah terdaftar dalam honda di Tambrauw apakah bisa ikut tes lagi atau tidak?,” kata David saat menghubungi Media ini, Kamis (22/8).

David Sedik Anggota DPR PBD terpilih dari Partai Hanura, Dapil Tambrauw, Maybrat.

David Sedik yang juga anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya terpilih dari Dapil 6 Maybrat dan Tambrauw ini, menuturkan tahun 2023, DPRK Tambrauw  telah melakukan upaya -upaya terkait pengangkatan para honorer di kabupaten Tambrauw.

“Tahun lalu (2023), DPRD Tambrauw bertemu Menpan berkordinasi terkait teman- teman Honda. Setelah itu kami berharap Pemerintah Kabupaten Tambrauw terutama BKD menindaklanjuti proses pengangkatan kepada KemenPAN, tetapi kenyataannya sampai saat ini belum jelas,” ungkap Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Tambrauw ini.

Politisi Hanura Kabupaten Tambrauw itu meminta dengan tegas Pemkab Tambrauw segera memberikan kepastian karena ini terkait masa depan mereka para honorer.

“Pemerintah harus kasih kejelasan bagi teman-teman honorer. Kejelasan dalam artian prosesnya sudah sampai dimana,kapan diumumkan supaya mereka tahu dan mereka tidak lagi menunggu dengan ketidakpastian begini,” tandas David.

Ia minta pemerintah Tambrauw secepatnya memberikan pemberitahuan terkait hal ini. Karena dengan adanya pemberitahuan resmi dari pemerintah para honorer ini bisa mengambil langkah selanjutnya tentang nasib mereka ke depan.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *