SORONG, PBD (OikoNews)- Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) dalam waktu dekan akan merekrut sekitar 800 calon pengawai negeri sipil (CPNS)untuk ditempatkan dilingkungan Pemprov .
Terkait penerimaan CPNS itu, Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Provinsi Papua Barat Daya mengapresiasi Pj Gubernur Papua Barat Daya beserta jajarannya yang telah bekerja keras mendapatkan kouta 800 CPNS untuk Pemprov PBD.
Ketua Umum Fopera Papua Barat Daya Yanto Ijie mengatakan terkait mekanisme penerimaan dengan sistem test CAT (Computer Assisted Test) agar ada diskresi dari pemerintah pusat karena Papua Barat Daya adalah provinsi baru.
“Kami menyarankan Pj Gubernur, Pj Sekda, Kepala BKD agar memperjuangkan hal ini kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) sehingga di provinsi baru ini tidak perlu melalui mekanisme test CAT. Karena provinsi ini hadir untuk orang asli Papua (OAP). Harus ada keberpihakan kepada OAP karena sudah diatur UU Otsus pasal 76 UU ayat (4) asas manfaat bagi pemekaran provinsi di Papua,” kata Yanto di Sorong, Kamis (4/4/2024).
“Melalui rekrutmen CPNS di Provinsi Papua Barat Daya untuk pertama kalinya, kita sarankan melalui mekanisme off line. Provinsi ini hadir melalui proses perjuangan panjang yang dilakukan oleh tim deklarator, tim presidium, dan tim percepatan. Mereka yang berdarah-darah, berjuang dengan segala harta, tenaga dan pikiran untuk menghadirkan provinsi ini. Pada tiga tim ini banyak sekali masyarakat kecil, masyarakat kaki abu yang ikut mensupport dengan harapan mereka bahwa ketika provinsi ini hadir harus memberikan dampak manfaat pada anak-anak mereka,” sambung Yanto.
Maka pada perekrutan CPNS ini Fopera Papua Barat Daya menyarankan kepada Pemprov agar dari kuota 800, berikan 400 untuk tim pejuang pemekaran yaitu tim presidium, tim deklarator dan tim percepatan . “Berikan 400 orang untuk mereka mengatur untuk diberikan kepada anak-anak dari seluruh anggota tim yang ikut memperjuangkan provinsi ini,” pinta Yanto Ijie.
Dia kemudian mencontohkan provinsi Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat ) pada tahun 2003 , Pemprov mendapat rekrutmen CPNS pertama berjumlah 300 lebih, dari jumlah tersebut dibagi merata.
“Jumlah 300 ini dibagi merata kepada seluruh anggota tim perjuangan Irian Jaya Barat. Kebijakan seperti ini harus berlaku pada provinsi Papua Barat Daya. Kami tentu tahu bahwa Bapak Pj Gubernur Bapak Pj Sekda pasti paham sejarah historis perjuangan provinsi ini. Makan berikanlah kesempatan pertama kepada mereka yang memperjuangkan provinsi ini, karena provinsi akan tetap ada selama berada dalam kedaulatan NKRI. Berikan kesempatan pertama kepada tim- tim perjuangan pemekaran Papua Barat Daya,” pungkas Yanto.
