Sorong, PBD (OikoNews)-Badan Pengawas Pemilu Papua Barat Daya (Bawaslu PBD) mengadakan media gathering dengan menghadirkan sejumlah wartawan media elektronik, online dan media cetak yang berbasis di Sorong, Papua Barat Daya. Media Gathering bertujuan mendorong semua stakeholder termasuk insan pers guna menyukseskan Pilkada serentak 2024 yang tahapannya sedang berjalan. Giat tersebut bertempat di M Hotel Sorong Selasa (20/8), malam.
Pada media gathering ini Bawaslu menyampaikan sejumlah hal penting yang menjadi perhatian bersama dalam proses tahapan pelaksanaan Pilkada. Pada kesempatan itu, Ketua Bawaslu Papua Barat Daya Farli Sampe Toding Rego menyinggung terkait anggaran Pilkada yang menurut-nya sangat rawan bagi penyelenggara pemilu.
“Rawan dalam artian ketika penyelenggara pemilu (Bawaslu,red) tidak ditunjang penganggaran baik maka ini tentu berbahaya terutama bagi anggota Bawaslu yang bertugas di lapangan. Terus terang kawan-kawan anggota Bawaslu ditingkat Kabupaten Kota, tingkat distrik mengeluhkan hal ini. Yaitu soal anggaran kapan turun, kapan pemerintah realisasikan supaya mendukung kinerja mereka,” ungkap Farli.
Ia mengharapkan pemerintah daerah kabupaten kota dan provinsi untuk segera merealisasikan angggaran pilkada kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu agar tidak menghambat kerja- kerja mereka dilapangan.
Ketua Bawaslu Papua Barat Daya menyebutkan bahwa dari semua Pemda yang ada, baru Pemkab Sorong yang sudah merealisasikan 100 persen dana pengawasan . Sementara yang lainnya belum. Padahal, kata Farli, tahapan pemilu terus berjalan dan sudah menjelang tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah 27-29 Agustus 2024.
Untuk dana hibah , sebut Farli, sesuai regulasi di pasal 166 bahwa kegiatan tahapan Pemilu itu dibiayai oleh APBD. “Kami sudah hampir 4 kali dan terakhir di 28 November 2023. Jadi edaran Kemendagri terakhir bahwa 5 bulan sebelum tahapan Pilkada anggaran Pilkada ini sudah harus selesai. Dan untuk Papua Barat Daya baru hanya Kabupaten Kabupaten Sorong yang sudah 100 persen. Pemda yang lain belum. Untuk itu kita harapkan agar bantuan dana Pemda dapat segera direalisasikan ke kabupaten/kota guna melakukan pengawasan tahapan Pilkada ini,” imbuhnya.
Dia melanjutkan, “Kami juga ada melakukan sharing ke teman-teman kabupaten/kota tetapi dari pembahasan beberapa kali ternyata kami lihat masih kurang sekali dan sampai di tahapan ketiga ini di kabupaten/kota di Papua Barat Daya ini paling tinggi baru ada di angka 60 persen,”.
Farli mengharapkan pemerintah dapat segera merealisasikan anggaran Pilkada mengingat tanggal 24 Agustus ini sudah ada pengumuman pendaftaran. Kemudian pendaftaran bakal calon akan dibuka tanggal 27 Agustus 2024.
Maka kata dia, kerja-kerja pengawasan sudah lebih lebih ekstra, lebih tinggi di sisa hampir tiga bulan waktu normal hingga tanggal 27 November pencoblosan.
“Maka kami harap supaya ini semua sudah selesai. Kalau bisa di bulan ini atau di minggu-minggu ini supaya jangan sampai mengganggu terhadap proses pengawasan,” imbuh dia.
Dia menekankan bahwa pengawasan ini sangat penting sekali. Karena dari aspek pengalaman di setiap tahapan, ternyata salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas adalah anggaran selain sumber daya pengetahuan dari tenaga pengawas yang nanti dibina.
“Namun bagi kami anggaran itu yang kami harap untuk dibantu. Karena kalau seandainya terjadi apa-apa misalnya itu masalah yang tiba-tiba dan perlu diselesaikan cepat maka pastinya kita perlu anggaran untuk itu,” ujarnya.
Farli mengatakan pihaknya terus berupaya mendorong percepatan realisasi dana pilkada dengan kegiatan yang melibatkan forum lintas daerah dari Pemerintah.
“Kami mengundang forum lintas daerah dalam waktu dekat untuk membicarakan masalah ini.
Kami mohon dalam waktu dekat semua stakeholder atau pemangku kepentingan ini bisa secepatnya membantu teman-teman kami di kabupaten kota,”harap ketua Bawaslu Papua Barat Daya ini.***
