Sorong, PBD (OikoNews)-Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) II di Aimas Convention Center (ACC) Kabupaten Sorong , 7-9 Agustus 2024.
Rakerkesda II Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (7/8) dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya DR.Drs.Mohammad Musa’ad, M.Si.
Pj Gubernur Papua Barat Daya menjelaskan pelaksanaan Rakerkesda tersebut melibatkan sejumlah pihak yakni Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota se-provinsi Papua Barat Daya, Rumah Sakit Pemerintah dan swasta se-provinsi Papua Barat Daya, serta perguruan tinggi negeri dan swasta yang memiliki program studi kesehatan.
Musa’ad mengatakan dalam Rakerkesda II ini terdapat enam pilar transformasi kesehatan yang sudah dicanangkan Kementerian Kesehatan RI yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan,sistem pertahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, sumberdaya kesehatan dan teknologi kesehatan.
Selain enam pilar transformasi kesehatan tersebut, kata Pj Gubernur , Pemprov Papua Barat Daya juga menjadikan RSUD JP Wanane Kabupaten Sorong dan RSUD Sele Be Solu Kota Sorong sebagai pusat pelayanan kesehatan .
“Selain enam pilar transformasi tadi, dalam Rakerkesda kita harapkan agar perlu dibicarakan oleh teman- teman bidang kesehatan soal kerja sama Pemprov Papua Barat Daya dengan sepuluh Rumah Sakit Rujukan Nasional maupun Rujukan Regional terutama RSUD JP Wanane Kabupaten Sorong dan RSUD Sele Be Solu Kota Sorong untuk menjadi pusat pelayanan kesehatan, baik pelaksanaan kesehatan jantung dan kanker. Karena itu pemerintah siap mendukung supaya bisa terwujud. Nah ini tentu harus dibicarakan juga dalam Rakerkesda ini,” kata Musa’ad.
Dia juga meminta agar dalam Rakerkesda ini setidaknya dapat memformulasikan berbagai pandangan dan usulan khas Papua yang bisa diperjuangkan masuk dalam rencana induk pelayanan kesehatan.
“Saya minta teman- teman memikirkan atau mencari formula-formula kontekstual Papua apakah hanya cukup di puskesmas dan Pustu atau ada model lain yang bisa membuat kita semakin dekat dengan masyarakat,”tandasnya.
Misalnya, kata Musa’ad, kita di Papua masyarakat di pedalaman mereka lebih memilih ke dukun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, ketimbang mereka ke Puskesmas dan Pustu untuk berobat.
“Ini khas Papua, sudah turun- temurun terjadi sampai sekarang. Ada dukun yang mengobati, ada dukun yang bisa membantu persalinan. Nah, dukun seperti ini yang pemerintah perlu memberikan topangan, entah pendidikan atau semacam pelatihan, kursus supaya mereka lebih memperhatikan sisi medis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari mereka. Ini adalah kekhasan Papua bisa didorong masuk dalam rencana induk, tentunya harus dibicarakan formulanya seperti apa,” terang Musa’ad.
Pj Gubernur berharap melalui Rakerkesda ini ada sinergitas, kolaborasi dan benang merah terkait kesepahaman dalam rangka mendukung penuh pelayanan kesehatan di provinsi Papua Barat Daya.
“Saya berharap ada sinergitasnya, ada kolaborasinya, ada benang merah, sehingga apa yang kita lakukan di provinsi ini dapat terintegrasi . Jangan sampai kita berbeda pemahaman,”imbuhnya.
Dia juga mengharapkan kepada seluruh stakeholder yang bergerak dalam bidang kesehatan untuk bersama – sama mencari formula kontekstual Papua demi memajukan pelayanan kesehatan terhadap seluruh elemen masyarakat di provinsi Papua Barat Daya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya, DR. Naomi Netty Howay, S.KM.,M.Kes selaku Ketua Panitia Rakerkesda II tahun 2024, dalam laporannya mengatakan, Rakerkesda II Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya sebagai forum komunikasi , konsultasi, konsolidasi dan sinkronisasi program -program kesehatan antara pusat, provinsi , kabupaten dan unit pelaksanaan teknis Kementerian Kesehatan RI dan seluruh stakeholder terkait yang berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
“Tahun ini Rakerkesda II dilakukan di kabupaten Sorong dengan harapan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan semakin berkualitas,” kata Naomi Netty Howay.
Rakerkesda II mengusung sub tema; transformasi kesehatan berkelanjutan menuju Papua Barat Daya sehat , cerdas dan sejahtera . Sub tema ini, kata Naomi, sebagai kelanjutan dari tema Rakerkesnas yakni transformasi kesehatan melesat menuju Indonesia Emas sehingga dapat terwujud capaian kinerja dan langkah strategis mencapai kinerja kedepannya.
“Dengan sub tema ini diharapkan memiliki sudut pandang tentang arah pembangunan kesehatan dengan tujuan pastikan masyarakat harus sehat harus diubah paradigma sebelumnya mengobati orang sakit sejak sekarang menjadi menyehatkan orang sakit dengan meningkatkan kinerja dan sistem pelaporan yang baik dan tetap berpedoman pada harmonisasi, transformasi kesehatan dengan enam pilar dan dikolaborasikan dengan program perioritas gubernur provinsi Papua Barat Daya yaitu jaminan hidup dan produktif,” jelas Naomi Netty Howay.
Pantauan media ini, disela-sela pembukaan Rakerkesda II, juga dilakukan penandatanganan MoU dan perjanjian kerja sama antara Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota se-provinsi Papua Barat Daya serta pemberian piagam penghargaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota yang dinilai berhasil memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat dan juga penanganan stunting di daerahnya.***
