Sorong (OikoNews)-Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi meluncurkan Sertipikat Tanah Elektronik di Istana Negara, Selasa 4 Desember 2023. Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Papua Barat turut serta melakukan seremoni penyerahan sertipikat dan peluncuran sertipikat tanah elektronik bertempat di Aimas Convention Centre (ACC) Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Senin (4/12).
Tampak dalam tanyangan zoom , sebelum peluncuran, Presiden Jokowi membagikan sertipikat gratis kepada 2.550.800 Sertipikat di seluruh Indonesia secara simbolis kepada 12 orang perwakilan.
“Kita tahu di seluruh negara kita ini harusnya ada 126 juta sertifikat yang harusnya dipegang oleh masyarakat, oleh rakyat. Tetapi di tahun 2015, saya tanya kepada Menteri ATR saat itu baru ada 46 juta, dari 126 baru ada 46 juta. Artinya, masih ada bidang tanah yang belum bersertifikat, masih 80 juta bidang. Sehingga kalau ada banyak konflik tanah, konflik agraria, ya kita harap maklum, karena 80 juta sertifikat belum diberikan kepada masyarakat,” kata Jokowi dalam sambutannya.
“Tadi saya bisik-bisik ke Pak Menteri ATR, 2024 total akan mencapai angka berapa. Kurang lebih, ini yang janji bukan saya, Pak Menteri ATR/BPN, seratus, kurang lebih 120 juta sertifikat, artinya kurang 6 juta. Itu yang namanya kerja. Tapi saya lihat memang di kantor-kantor BPN kerjanya sampai malam terus. Ya memang harusnya seperti itu memberikan pelayanan pada masyarakat,” kata Jokowi melanjutkan.
Presiden mengatakan, peluncuran Sertifikat Tanah Elektronik ini didahului dengan penyerahan sertifikat kepada 2.550.800 sertifikat tanah di seluruh Indonesia.
“Kecepatan ini yang terus akan kita dorong dan saya ingin pastikan Bapak-Ibu sudah menerima sertifikatnya. Dan, saya minta yang sudah pegang sertifikat, diangkat semuanya, yang di daerah juga. Ya semuanya sudah diangkat, silakan diturunkan,” kata Jokowi.
“Terus sertifikat ini dipakai untuk apa? Ini coba kalau kita lihat di perbankan naiknya berapa, pasti naik drastis. Karena akan banyak sekali sertifikat yang disekolahkan, dipakai untuk modal kerja enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang sudah pegang sertifikat, yang mau disekolahkan ada? Pasti malu-malu kan. Sebetulnya banyak nanti, enggak apa-apa. Tetapi tolong kalau ingin dipakai agunan ke bank dihitung, dihitung, dikalkulasi betul, bisa menyicil ndak bulanannya, bunganya, pokoknya, untung usahanya berapa, hitung semuanya. Jangan sampai sertifikat sudah kita serahkan, dipakai untuk agunan bank, dua tahun sertifikatnya hilang. Hati-hati, ini hati-hati,” imbuh Jokowi.
Presiden meminta agar Kementerian ATR/BPN beserta seluruh jajarannya di seluruh tanah air Indonesia agar menyosialisasikan layanan ini kepada masyarakat, tidak hanya di perkotaan, tapi juga sampai ke desa-desa di seluruh wilayah Indonesia.
“Beri informasi sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya agar masyarakat mengerti dan tidak bingung. Saya kira ini Sertifikat Tanah Elektronik penting karena mengurangi risiko akibat kehilangan, pencurian atau kerusakan karena bencana, kebakaran, dan bencana lainnya. Dan juga dari sisi pemerintah, memudahkan untuk pengelolaan data, menghemat biaya transaksi, dan juga meningkatkan kerahasiaan dan keamanan data,” ungkap Jokowi memastikan manfaat sertipikat tanah elektronik yang baru dilaunching itu.
“Saya juga minta kepada seluruh kementerian dan lembaga, baik TNI-Polri, BUMN, pemerintah daerah untuk menertibkan administrasi tata kelola, serta menjaga aset-aset yang dimiliki agar tidak menimbulkan masalah tanah yang berlarut-larut. Dan juga, saya tidak ingin mendengar lagi masih ada aset-aset yang tidur dan ditelantarkan,” pinta Jokowi.
Sementara itu Kementerian ATR/BPN mengklaim sertifikat tanah elektronik meningkatkan efektifitas dan lebih aman.
“Melalui penerapan sertifikat tanah elektronik, proses pendataan tanah menjadi lebih efektif dan efisien melindungi keamanan sertipikat,” kata Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dalam keterangannya, Senin, 4 Desember 2023.
Ia menyampaikan dengan sertifikat elektronik jika terjadinya risiko bencana alam seperti banjir dan gempa bumi akan lebih terjaga.
Selain itu, sertifikat elektronik dinilai dapat meminimalisir terjadinya kesalahan sertifikat, mengurangi interaksi dengan masyarakat dalam layanan pertanahan, dan membatasi ruang gerak para mafia tanah.
Hadi menyampaikan implementasi konsep digital melayani sudah dicanangkan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada tahun 2019.
Sedangkan Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan layanan pertanahan secara digital melalui Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), Pengecekan Elektronik, Royal Elektronik dan Zona Nilai Tanah Elektronik.
Terkait dengan peluncuran Sertipikat Tanah Elektronik ini Kantor Wilayah(Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya juga melakukan seremoni peluncuran sertipikat elektronik dan penyerahan sertipikat bertempat di Aimas Convention Centre (ACC) Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Senin (4/12).
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya John Wiclif Aufa menjelaskan bahwa dalam rangka peluncuran sertipikat tanah elektronik pihaknya melaksanakanya di Sorong dengan menghadirkan kepala dan seluruh staf Kantor BPN kabupaten kota di Papua Barat Daya.
Yakni BPN Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, Tambrauw, dan Maybrat. Selain itu, katanya, pihaknya menghadirkan 200 orang warga masyarakat maupun lembaga pemerintah untuk menerima sertipikat sekaligus mengikuti tayangan melalui zoom launching/peluncuran sertipikat tanah elektronik oleh Presiden Joko Widodo.
Kanwil menyatakan, di Papua Barat termasuk Papua Barat Daya ada 3.900 lebih sertipikat yang diberikan kepada warga. Namun pada penyerahan sertipikat ini, pihaknya hanya menghadirkan 200 orang untuk dilakukan penyerahan secara simbolis.
“Ada 3.900 lebih sertipikat yang hendak kita bagikan tapi berhubung jangkauan wilayah cukup jauh sehingga kita hadirkan 200 orang. Karena kalau menghadirkan semua ini tentu butuh biaya besar mendatang mereka dari kampung di distrik di kota dan pedalaman di seluruh kabupaten kota di dua provinsi ini.
Maka itu kita hadirkan saja perwakilan dari Kota Sorong ada 50 orang, kabupaten Sorong 70 orang, kemudian ada dari Raja Ampat, Sorong selatan, Tambrauw dan ,Maybrat,” beber John Aufa.
Dikatakan John, bagi yang belum terima sertipikat penyerahannya akan dilakukan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Kota masing-masing.
“Yang belum saya perintahkan kepala kantor BPN di masing- masing kabupaten kota untuk turun melakukan penyerahan entah di kota, di distrik atau datang langsung di kampung-kampung itu silakan. Sekaligus sosialisasi tentang sertipikat tanah elektronik ini,”kata John.
