Sorong (OikoNews)-Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyarankan kepada Pemerintah Kota Sorong agar menangani kemiskinan ekstrem harus berdasar pada data by name by addre .
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, R. Nunung Nuryartono mengatakan,
Pemerintah Kota Sorong bersama TKPK harus berpegang pada satu data yakni Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Sebab data ini merupakan data yang diperoleh dari Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia) yang digunakan sebagai referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Jika data by name by addres ini dijadikan acuan maka kami memiliki keyakinan yang kuat, Kota Sorong bisa secara cepat kemiskinan ekstrem nol persen di tahun depan,” kata Nunung.
Berdasarkan data per Maret 2023, Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya masih bersikar 6,9 persen angka kemiskinan, angka nasional berada pada 1,12 persen.
“Kami dari kementerian akan tetap siap membantu pemerintah daerah untuk bersama menunrunkan angka kemiskinan,” kata Nunung.
Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa seiring dengan adanya penanganan stunting, salah satu program prioritas nasional adalah penurunan angka kemiskinan ektrem. Karena dari hasil analisis, antara kemiskinan ektrem dan stunting bagaikan satu mata uang dua sisi.
“Biasanya orang yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, angka prevalensi stunting juga tinggi,” beber Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, R. Nunung.
Karena itu Kemenko PMK terus mendorong setiap daerah agar penanganan stunting harus beriringan dengan penanganan kemiskinan ekstrem.
Kemenko PMK pun berharap kepada forum CSR untuk menyasar dua persoalan ini di dalam realisasi program CSR oleh setiap perusahaan di Kota Sorong.
“Jadi saya sarankan utamakan perbaikan sanitasi dan air bersih di 10 distrik harus di prioritaskan karena hal itu berdampak pada stunting dan kemiskinan,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, R. Nunung.
Strategi lain sebagai pola penanganan kemiskinan ektrem di Kota Sorong, kata dia, adalah peningkatan pendapatan masyarakat.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong, Papua Barat Daya membagikan bantuan sosial dalam bentuk paket sembako kepada masyarakat sebagai upaya mendukung percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Kota Sorong.
Penjabat Wali Kota Sorong, Septinus Lobat menjelaskan intervensi pemerintah melalui program strategis terus dilakukan baik melalui bantuan sembako tetapi juga berkolaborasi dengan perusahaan untuk memberikan perhatian serius kepada masyarakat.
“Intervensi kita adalah membagikan paket sembako kepada masyarakat dan juga bekerja sama dengan perusahaan lewat program CSR untuk membantu masyarakat,” kata Lobat.
Lobat memberikan apresiasi atas kunjungan Kemenko PMK ke Kota Sorong, kemudian nantinya masukan dari kementerian akan menjadi perhatian ke depan sebagai upaya penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah Kota Sorong menjadi lebih maksimal, terarah dan terukur.
