Sorong, PBD (OikoNews)- Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Provinsi Papua Barat Daya (PBD). Kedatangan Komisi II dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya.
Rombongan Komisi II tiba di Kota Sorong ibukota Provinsi Papua Barat Daya Jumat (2/5) pagi pukul 06.00 WIT, kemudian pada pukul 9.00 WIT melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, DPRP Papua Barat Daya, Pemerintah kabupaten kota serta tokoh masyarakat, tokoh agama , Tim pejuang pemekaran provinsi Papua Barat Daya. Pertemuan berlangsung di Hotel Aston Sorong.
Turut serta dalam kunker komisi II adalah Dirjen Keuangan Daerah dan Dirjen Perencanaan pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pada pertemuan tersebut Gubernur Elisa Kambu menyampaikan perkembangan provinsi ini serta kendala maupun harapan-harapan pemerintah dan masyarakat Papua Barat Daya kepada komisi II.
Gubernur Elisa Kambu mengatakan semangat pembentukan provinsi Papua Barat Daya merupakan keinginan masyarakat akar rumput dan telah dibuktikan melalui tahapan pengesahan, pelantikan pejabat, serta pelaksanaan Pemilihan kepala daerah.
‘Tingkat partisipasi masyarakat juga luar biasa meski mendapat sorotan dari Pemerintah pusat bahwa Papua Barat Daya masuk kategori wilayah rawan namun telah terbukti tidak seperti itu. Kami ingin negeri ini maju dan aman, rakyat hidup lebih baik. Kami merindukan adanya pembangunan secara menyeluruh dan merata di wilayah timur Indonesia sebagai bagian dari NKRI,” kata Gubernur dalam paparannya .
Menurut Gubernur, jangkauan dan tingkat isolasi menjadi hambatan tersendiri sehingga pihaknya tetap membutuhkan kehadiran perangkat negara untuk terus mendorong kemajuan pembangunan secara bersama-sama.
Gubernur dikesempatan itu memaparkan berbagai capaian dan progres pembangunan yang telah dilaksanakan dan juga yang sementara dikerjakan sejak wilayah ini ditetapkan berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2022 sebagai provinsi ke 38 pada 9 Desember 2022.
Provinsi dengan jumlah penduduk 621.904 jiwa yang terdiri dari 259.032 Orang Asli Papua dan 362.872 Non Orang Asli Papua tersebar di 5 Kabupaten dan 1 kota dengan total luas wilayah mencapai 39.103,058 km², meliputi 132 distrik, 74 kelurahan, dan 949 kampung.
Sedangkan jumlah anggaran APBD tahun 2025 sebesar 1.714.365.639.361 setelah efisiensi menjadi 1.478.756.434.361 yakni terjadi pengurangan sebesar 235.609.205.000. Kemudian untuk APBN 2025 provinsi Papua Barat Daya menerima 10,82 triliun rupiah. “Sedangkan untuk pengisian keanggotaan DPR kabupaten/kota dengan mekanisme pengangkatan masih berlangsung di Kabupaten Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Kota Sorong.
Mengenai jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkup provinsi mencapai 1.303 orang, sedangkan total ASN di seluruh kabupaten/kota mencapai 20.247 orang, dengan tambahan tenaga honorer sebanyak 5.643 orang,” jelas Gubernur Elisa Kambu.
Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Mohammad Rifqinizamy Karsayuda, SH., MH menjelaskan bahwa, kunjungan kerja ke Provinsi PBD sebagai tindak lanjut undangan pihaknya kepada Gubernur 4 DOB di Tanah Papua belum lama ini.
Dalam kunjungan ini, kata dia, rombongan Komisi II lebih banyak mendengar dan melihat ketimbang menyampaikan sesuatu yang belum dapat dilakukan.
“Kedatangan kami datang kesini sebetulnya ingin lebih banyak mendengar dan melihat sesuai kenyataan yang terjadi di lapangan, termasuk meninjau langsung lokasi pembangunan kantor Gubenur Papua Barat Daya,”kata dia.
Pantauan media ini pertemuan dengan komisi II DPR RI dihadiri Gubernur Elisa Kambu, wakil gubernur Ahmad Nausrau, kepala daerah kabupaten kota, unsur Forkopimda, Ketua dan Anggota MRPBD, Anggota DPRP PBD dan DPR kabupaten/kota,tokoh agama,tokoh adat, tokoh masyarakat,tim Deklarator Presidium dan tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu hadir pula Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani dalam penyerahan P3D dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.(*)
