Sorong (OikoNews)-Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Sorong membuka penerimaan formasi guru
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2023 sebanyak 500 yang nantinya tersebar di seluruh tingkat pendidikan guna mengotimalkan kualitas pendidikan di kabupaten ini.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong, Reinhard Simamora menjelaskan penerimaan guru PPPK sebanyak 500 merupakan satu kebutuhan pokok dalam dunia pendidikan di Kabupaten Sorong yang berkaitan dengan pemenuhan tenaga guru di setiap tingkat pendidikan.
“Kita sangat membutuhkan guru PPPK sehingga kita ajukan 500 guru,” kata Reinhard saat menghadiri Diseminasi Etnografi ketidakhadiran Guru di Sekolah yang diselenggarakan Unimuda Sorong di Aimas Hotel, baru-baru ini.
Dia mengakui bahwa kendatipun pengajuan formasi guru PPPK sebanyak 500 di 2023 tidak tercapai target formasi, namun setidaknya masih ada formasi yang dilamar peminat pada penerimaan formasi guru PPPK itu.
“Kita mengajukan penerimaan formasi guru PPPK di 2023 ini sebanyak 500 orang, itu sudah sesuai dengan kebutuhan,” jelas Kepala Dinas Pendidikan Reinhard.
Dari 500 kebutuhan guru PPPK yang telah diajukan, sebut dia, hanya 300 orang mendaftar secara online yang memenuhi kriteria sesuai dengan kebutuhan. Sehingga ada 200 formasi guru PPPK yang belum terisi oleh pendaftar karena diantara pelamar ini kurang responsif dalam memenuhi persyaratan pendaftaran itu.
“Dan mereka belum memenuhi syarat untuk melamar jadi guru PPPK. Itulah kendalanya sehingga kita tidak memenuhi formasi guru PPPK sebanyak 500 yang telah diajukan,” beber Reinhard Simamora.
Dia menilai bahwa, para pelamar ini tidak memenuhi persyaratan karena masa kerja mereka sebagai guru honor belum memenuhi standar permintaan penerimaan guru PPPK.
Kemudian, ketidaksesuaian antara ijazah dengan syarat formasi guru PPPK yang diminta. Artinya tidak lineal antara ijazah dengan formasi guru PPPK.
“Jadi contohnya di SMP dan SMA, formasi guru Bahasa Inggris sedikit tapi yang melamar ada begitu banyak guru, ini yqng mengakibatkan formasi itu tidak terpenuhi,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong.
Contoh lain, sebut dia, formasi guru bimbingan konseling (BK) dibutuhkan banyak pelamar tetapi hanya segelintir pelamar yang melamar pada formasi itu, karena sebagian kecil tidak memiliki jenjang pendidikan BK.
“Kondisi ini akan menjadi bahan evaluasi tentang pengusulan formasi, sehingga nantinya formasi yang diusulkan adalah formasi guru yang benar ada dan dibutuhkan,” kata Reinhard.
Evaluasi terhadap kondisi ini, selain menjadi acuan untuk mengisi formasi yang dibutuhkan tetapi juga bagaimana bisa mengakomodasi seluruh guru honorer untuk bisa diterima di dalam formasi guru PPPK di tahun mendatang.
“Sehingga antara kebutuhan dan jumlah guru harus seimbang, itu yang akan kita lakukan setelah melakukan evaluasi,” ungkap Reinhard Simamora.
Pada pengusulan formasi guru PPPK 2023, kata dia, guru kelas di tingkat SD menjadi prioritas dalam penerimaan guru PPPK.
Selain itu, formasi guru olahraga pun menjadi prioritas pada penerimaan PPPK, sebab masih banyak sekolah di Kabupaten Sorong belum memiliki guru olahraga.
Satu upaya stratetis Pemerintah Kabupaten Sorong untuk memenuhi kebutuhan guru olahraga di sekolah adalah mengajak mahasiswa yang baru tamat untuk masuk menjadi honorer pada sekolah itu.
“Itu akan menjadi jembatan ketika penerimaan guru PPPK, karena mereka nantinya terdaftar di dalam data pokok pendidikan,” terang Reinhard.
