SORONG, PBD (OikoNews)- Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Dr.Drs. Muhammad Musa’ad,M.Si diminta segera melantik pejabat esalon II,III dan IV dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD). Pengamat politik dan Pembangunan Papua Barat Daya, Ortisan Kambu mengungkapkan bahwa Pemprov telah mengumumkan nama-nama ASN yang mengikuti seleksi terbuka calon pejabat esalon II dimana dalam list/ daftar nama -nama tersebut banyak didominasi oleh Orang Asli Papua (OAP). Karena itu ia meminta Pj Gubernur Muhammad Musa’ad dan Pj Sekda Papua Barat Daya Jhony Way, S.Hut., M.Si segera memproses dan melantik para pejabat esalon II dan harus memprioritaskan Orang Asli Papua.
“Kita semua sudah tahu pemprov telah umumkan secara terbuka nama-nama ASN yang mengikuti test untuk menduduki jabatan eselon dua. Kita lihat di situ banyak didominasi orang asli Papua. Ini artinya calon pejabat khususnya dari OAP sudah sangat siap untuk duduki eselon dua. Karena itu harus perioritaskan OAP dan mereka segera dilantik dalam bulan Mei ini. Supaya para pejabat ini membantu gubernur menuntaskan program-program Pj Gubernur yang kita lihat baru 20 persen selesai. Sisanya masih 80 persen programnya gubernur belum dilaksanakan,”ungkap Ortis Kambu di Sorong, Sabtu (4/5/2024).
Kemudian menurut Ortis, para pejabat harus dilantik secepatnya karena beberapa bulan ke depan sudah pilkada gubernur, bupati/walikota sehingga jangan sampai hanya sukseskan pilkada tetapi mengundur pelantikan pejabat maka akan berdampak pula pada tidak tuntasnya program-progam Pj Gubernur.
Ortis menegaskan, pengangkatan pejabat di lingkungan Pemprov PBD harus memprioritaskan anak asli Papua, karena menurutnya tujuan utama hadirnya provinsi ini untuk orang asli Papua dan ini sudah diamanatkan dalan undang-undang otonomi khusus (UU Otsus) Papua.
“Kami sudah berjuang hadirkan provinsi ini. Maka harus prioritaskan anak asli Papua. Kemudian anak asli Papua itu hanya bisa kepala dinas atau pegang jabatan di Papua, mereka tidak akan pernah diangkat jadi kepala dinas di luar Papua seperti sumatera, jawa, sulawesi atau yang paling dekat maluku, tidak ada itu. Hanya di Papua saja, maka itu harus prioritaskan mereka. Jadi saya mengusulkan pak gubernur, pak sekda mempertimbangkan afirmasi, mempertimbangkan kekhususan papua yang adalah bagian NKRI, dengan mendorong anak-anak Papua duduki jabatan itu. Karena saya melihat Papua berintegrasi sudah sangat lama, namun pemerintah pusat masih menganggap orang Papua belum atau tidak bisa menduduki jabatan- jabatan strategis pemerintahan. Untuk saat ini pandangan seperti itu sudah terbantahkan. Buktiknya test atau seleksi terbuka calon eselon dua yang diumumkan kemarin banyak didominasi orang asli Papua. Ini artinya orang Papua juga bisa, juga mampu dan siap menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan ,”tegas Ortis Kambu.
Jadi, kata dia, Provinsi yang diperjuangkan berdarah-darah selama 17 tahun lamanya, sudah sepantasnya diberikan kepada putra -putri terbaik Papua yang telah mendedikasikan dirinya di pemerintahan dan telah mengikuti seleksi terbuka serta meraih keberhasilan di seleksi tersebut.
“Siapa pun dia orang asli Papua, kasihlah kesempatan untuk dia melakukan itu. Dengan demikian pak gubernur maupun pak sekda meninggalkan legacy yang baik kepada masyarakat Papua Barat Daya. Karena kalau salah menabur atau salah mendedikasikan orang tentu juga akan dinilai buruk oleh masyarakat,” tandas dia.
Ia pun kembali menegaskan bahwa kalau para pejabat eselon II tidak segera dilantik maka program gubernur tidak akan berjalan dengan baik. “Kalau dilantik maka tentunya lima program gubernur yang telah dicanangkan akan dieksekusi dengan baik,”ujarnya.
“Sampai hari ini sebagian besar program pak gubernur kan tidak jalan. Contoh pendidikan tidak jalan dengan baik, dijalankan setengah hati, kemudian program UMKM tidak jalan padahal UMKM ini program untuk masyarakat bawah. Kalau tidak jalan kan nanti disoroti pak gubernur. Padahal pak gubernur janji mau berdayakan ekonomi orang papua terutama mama -mama papua tapi kan tidak jalan itu program UMKM. Ini akibat kepala dinasnya merangkap jabatan , tidak bisa jalankan program dan lebih disayangkan lagi kepala dinas UMKM itu tidak pernah masuk kantor. Karena itu saya minta sekalian dievaluasi dan diganti saja ,” sorot Ortis.
Diakhir komentarnya, Ortis Kambu juga meminta agar Pj Gubernur Muhammad Musa’ad tidak hanya memproses dan mengangkat pejabat eselon II tetapi sekaligus diumumkan nama-nama pejabat eselon III dan IV. Sebab ini tentu memenuhi tuntutan birokrasi pemerintahan di provinsi yang baru ini.
Tetapi juga untuk mendukung pelaksanaan program-program gubernur ke depan supaya semua dapat berjalan dengan baik dan lima program gubernur berhasil diselesaikan dengan baik pula.
