SORONG, PBD (OikoNews)- Pengamat Politik dan Pembangunan Papua Barat Daya Ortizan Kambu mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Alun-Alun Aimas Kabupaten Sorong , 2 Mei 2024, lalu.
Ortis menuturkan, jika merefleksikan Hardiknas di Papua, maka banyak hal mengenai pendidikan menjadi catatan kritis untuk diperhatikan pemerintah daerah Papua Barat Daya ke depan. Hadirnya provinsi Papua Barat Daya hendaknya memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di provinsi tersebut. Menurut Ortis, Pelayanan pemerintah melalui pendidikan bagi orang asli Papua masih jauh dari harapan.
“Bicara kemerdekaan belajar luar papua mungkin ya, tetapi bagi orang asli Papua, belum. Orang Papua belum merdeka dalam hal pendidikan. Sampai hari ini masih sangat memprihatinkan. Padahal orang Papua punya dana Otsus, punya dana bagi hasil migas dan lain-lain tetapi anak asli Papua yang putus sekolah, berhenti kuliah karena tidak mampu bayar uang sekolah, tidak mampu bayar uang kuliah sampai saat ini sangat banyak sekali dialami anak-anak asli Papua. Ini fakta -kondisi riil yang sampai saat ini belum ditangani dengan baik oleh pemerintah daerah,” ungkap Ortis Kambu di Sorong, Sabtu (4/5/2024).
Ortis menyatakan, di Papua dana Otsus jumlahnya triliunan, khusus untuk pendidikan itu ratusan miliar dan ditambah lagi dana bagi hasil migas dan bagi hasil lainnya, kemudian ada DAU dan DAK bagi setiap pemerintah daerah di Papua tetapi kenapa pendidikan bagi orang asli Papua masih memprihatinkan.
Dengan melihat sumber dana yang ada ini, menurut Ortis, mestinya Pemerintah daerah memberikan pendidikan gratis bagi anak -anak asli Papua di semua jenjang pendidikan.
“Karena anak-anak Papua ini punya dana-dana seperti dana Otsus ,dana bagi hasil migas dan dana lainnya). Khusus pendidikan bagi anak asli Papua di Papua Barat Daya saya melihat tidak berjalan dengan baik,” ujarnya.
“Memang ada kebijakan Pj Gubernur mengalokasikan sekitar 100 miliar untuk setiap kampus dan yayasan-yayasan pendidikan tapi bantuan itu untuk kampus atau lembaga, lalu mahasiswa gimana? anak- anak tetap bayar uang sekolah atau uang kuliah. Kalau dana itu diberikan ke kampus dan anak -anak papua kuliah gratis itu baru masuk akal.
Mestinya kebijakan Pj Gubernur harus langsung ke sasaran yaitu anak -anak asli Papua diberikan alokasi sekian miliar taruh di situ kemudian teknisnya mereka ajukan proposal atau pemohonan dengan syarat-syarat yang khusus bagi anak asli Papua,” katanya menyarankan.
Ortis membeberkan kondisi memprihatikan yang dialami anak-anak Papua , banyak putus sekolah SD, SMP, SMA. Kemudian banyak juga yang berhenti kuliah. Banyak yang setelah sekolah atau kuliah ijazahnya ditahan karena utang uang sekolah atau uang kuliah. Sehingga terpaksa mereka ini harus mencari sumbangan atau bahkan berutang lagi ditempat lain untuk menebus ijazah mereka.
“Padahal mereka ini anak -anak asli Papua yang punya dana Otsus besar, punya dana bagi hasil migas dan lainnya yang nilainya besar sekali. Jadi jangan bicara merdeka belajar di Papua sini. Orang merdeka belajar itu berarti tidak ada beban biaya atau pendidikan gratis, mereka belajar dia dapat fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Kita tuntut orang Papua untuk maju ke depan tetapi kalau tidak diback up dengan anggaran dari pemerintah, percuma,”tukasnya.
Ortis kemudian mencontohkan Kalimantan Timur ketika pertama kali Pj Gubernur Haruk menjabat, ia siapkan dana khusus untuk pendidikan sekian miliar kemudian diumumkan ke publik. Untuk Papua Barat Daya, kata Ortis, Pj Gubernur Muhammad Musa’ad mestinya menyiapkan anggaran pendidikan kemudian diumumkan secara terbuka kepada masyarakat Papua Barat Daya.
“Saya berharap pada momentum peringatan Hardiknas kemarin, pak Pj Gubernur umumkan berapa dana pendidikan, berapa jumlah uang yang disiapkan untuk beasiswa anak Papua, biaya pendidikan lainnya. Misalnya pemprov ada siapkan 300 miliar nah ini musti diumumkan terbuka supaya anak Papua siapa pun dia punya akses untuk mendapatkan bantuan itu. Ini kan tidak ada, mungkin ada tapi main kucing-kucingan sehingga hanya orang-orang dekat yang tahu dan memberitahukan hanya kepada keluarganya untuk mendapatnya,” sorot Ortis Kambu.
Ia berharap ke depan, persoalan pendidikan bagi anak-anak asli Papua harus betul-betul mendapat perhatian serius pemerintah Papua Barat Daya, sehingga orang asli Papua juga mendapatkan kemerdekaan di bidang pendidikan.
