Sorong, PBD (OikoNews)-Anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor S.I.P.,CM.NNLP turut merespon aspirasi dari sejumlah kepala daerah di Papua Barat Daya terkait Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK), Perimbangan dan Dana Otsus yang belum ditransfer ke daerah.
Aspirasi tersebut diungkapkan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan juga sejumlah kepala daerah saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Otsus dan Rapat Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Rylich Panorama Hotel Kota Sorong ,Kamis (15/5/2025).
Menanggapi hal tersebut, Senator Paul Finsen Mayor (PFM) akan mengecek dan berkoordinasi dengan dengan Kemendagri dan Kementerin Keuangan untuk memastikannya.
“Iya, terkait aspirasi tersebut saya sebagai anggota DPD RI utusan dari Papua Barat Daya, tentu saya harus ikut menyuarakan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat. Saya akan melakukan komunikasi dengan mitra kami yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk memastikan harus ditransfer agar tidak menghambat program kerja di daerah,” ujar Paul Finsen Mayor saat dimintai tanggapannya oleh awak media seusai pembukaan Musrenbang Otsus dan RKPD tahun anggaran 2026, Kamis.
Khusus Dana Otsus, tegas Senator PFM, adalah hak mutlak bagi orang asli Papua (OAP) yang wajib hukumnya diberikan.
“Soal Otsus ini , aturan dibawah itu tidak bisa melanggar Konstitusi OAP yaitu UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Itu mutlak dan harus dicairkan ke pemerintah Provinsi dan kabupaten kota di tanah Papua,”tegasnya.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat ia akan mendesak Kemendagri maupun Kementerian Keuangan dan Presiden Prabowo agar segera dicairkan.
“Aspirasi yang disampaikan itu, sebagai utusan daerah di pusat, akan mengambil langkah secepatnya dan anggaran ke daerah termasuk dana Otsus segera dicairkan,”ungkapnya.
Senator asal Dapil Provinsi Papua Barat Daya ini mengakui bahwa banyak program yang dilakukan Pak Gubernur Elisa Kambu dan bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota.
“”Saya sangat mendukung kebijakan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota. Karena pejabat-pejabat ini sungguh-sungguh terpanggil untuk bekerja dan melayani masyarakatnya,”tuturnya.
Paul Finsen Mayor yang juga Ketua Dewan Adat Wilayah (DAP) Wilayah III Doberai ini mengapresiasi dan berharap kepada gubernur mulai membuka diri agar ada Investasi yang masuk.
“Kita apresiasi bahwa ada pendidikan gratis, kesehatan. Tinggal satu yaitu membuka lapangan pekerjaan. Beberapa waktu lalu, saya sudah mendesak ibu Menteri Keuangan soal lapangan pekerjaan khusus 416 kabupaten kota dan 38 provinsi, jadi provinsi papua barat daya diprioritaskan,”bebernya.
“Jadi, dalam rapat kerja kemarin benar-benar saya menekan Menpan RB dan kepala BKN RI agar SK CPNS dan PPPK di provinsi papua barat daya segera dikeluarkan. Puji Tuhan kabupaten Sorong Selatan dan Raja Ampat sudah hanya tinggal kabupaten Sorong, Maybrat, Tambrauw dan Kota Sorong,” tambah Senator PFM.(*)
